Sesuai dengan Putusan MK

Jakarta – Bawaslu mereferensikan KPU masukkan pemilih tunagrahita atau disabilitas mental ke rincian pemilih pada Pemilu 2019. Referensi ini ditekankan Bawaslu sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Di putusan MK nomer 135 tahun 2015 ada referensi masalah ini pula,” tutur anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, waktu dihubungi detikcom, Rabu (21/11/2018).

Putusan MK yang disebut, mengatakan pemilih disabilitas mental, selama tidak alami masalah jiwa atau daya ingat yang permanen jadi masih tetap mempunyai hak pilih. Dengan amar putusan mengatakan Masalah 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2015, tidak memiliki kemampuan hukum mengikat selama frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai menjadi “alami masalah jiwa serta/atau masalah daya ingat permanen yang menurut profesional bagian kesehatan jiwa sudah menghilangkan potensi seorang untuk pilih dalam penentuan umum.”

Afif mengatakan referensi ini dikasihkan sesudah dengarkan input dari penyandang disabilitas. Menjadi salah satunya usaha penyelamatan hak politik.

“Ini sesudah kita dengarkan ikut dari rekan-rekan penyandang disabilitas. Kekuatan penyelamatan hak politik masyarakat yang kita utamakan,” kata Afif.

Ia menyatakan pemilih disabilitas mental mesti didata menjadi pemilih. Selama tidak dikatakan menjadi disabilitas permanen.

“Mereka mesti masih didata menjadi pemilih, selama tidak ada info mereka miliki rintangan permanen memakai hak pilih. Initinya mereka mesti didata menjadi pemilih,” tutur Afif.

Menurut dia, ada disabilitas mental mudah yang masih tetap mempunyai hak pilih. Hingga jika nanti tidak dikerjakan pendataan, jadi mereka akan kehilangan hak pilihnya.

“Diantaranya itu serta jangan pernah semua penyandang disabilitas mental langsung tidak didata, sebab ada pula yang disabilitas mentalnya mudah,” kata Afif.

“Jika telah tidak didata jadi pemilih dengan disabilitas mental yang mudah akan hilang haknya,” sambungnya.

Baca Juga : Debat masalah ‘Gorengan’ Harga Sembako

Awal mulanya KPU akan masukkan pemilih tunagrahita atau disabilitas mental ke rincian pemilih pada Pemilu 2019. Perihal in dikerjakan atas referensi yang dikasihkan Bawaslu.

“Pemilih disabilitas grahita kita disuruh dimasukkan ke rincian pemilih. Tempo hari kami terima referensi dari Bawaslu RI, supaya pemilih disabilitas mental atau tunagrahita dimasukkan (ke rincian pemilih),” tutur komisioner KPU, Viryan Aziz, (13/11).

Viryan menjelaskan awal mulanya pemilih tunagrahita tidak masuk dalam rincian pemilih. Berdasar pada referensi yang dikasihkan Bawaslu, tunagrahita bisa dimasukkan dalam rincian pemilih. Akan tetapi, nanti pemilih tunagrahita ini tetap akan dikasih pendampingan.